Minggu, 29 November 2009

DAMPAK PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENGENTASAN
KEMISKINAN DI PROVINSI RIAU
OLEH : DANAU LANCANG (RIAU)/ ALIMAN MAKMUR

1.1. Pengenalan
Salah satu indikator keberhasilan ekonomi yang sampai sekarang masih digunakan oleh hampir setiap negara adalah laju tingkat pertumbuhan ekonomi. Hal ini antara lain disebabkan adanya dampak yang sangat diharapkan dari pertumbuhan ekonomi tersebut yaitu pengurangan tingkat kemiskinan. Sehingga hal yang wajar bila pemerintah, swasta, dan para peneliti sangat peduli dan teratarik dalam mengkaji tingkat pertumbuhan ekonomi. Apalagi fenomena laju pertumbuhan ekonomi yang sangat dinamis karena banyaknya faktor atau komponen yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengalami penurunan sangat tajam antara tahun 1968-1983 dengan rata-rata pertumbuhan 7,65 persen per tahun turun menjadi 4,5 persen per tahun pada periode1979-1980 sebagai akibat dari terjadinya exsternal shock yaitu goncangan harga minyak dunia, dan meningkat lagi menjadi 7 persen per tahun pada periode 1989-1993, kenaikan tingkat pertumbuhan ini masih terus berlanjut menjadi 7,9 persen per tahun pada periode 1994-1996. Bahkan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pernah menyentuh angka minus tahun 1998-1999 pada saat terjadinya krisis ekonomi Asia yaitu sebesar -13,1 persen per tahun, baru kemudian perlaha bangkit pada periode 2001-2006 yaitu 4,9 persen per tahun.
Bagi pemerintah sebenarnya hal yang paling mendasar selain berupaya untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi adalah seberapa efektif kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut dapat mengurangi tingkat kemiskinan baik yang terdapat di daerah pedesaan maupun perkotaan sebagai cerminan dari kualitas tingkat pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kakwani et al (2004) bahwa tujuan terpenting dari pembangunan adalah pengurangan kemiskinan, yang mana hal ini dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan atau dengan distribusi pendapatan yang lebih merata. Apalagi Sejak beberapa tahun terakhir, pro-poor growth atau pertumbuhan yang berpihak kepada orang miskin menjadi strategi ekonomi terpenting bagi keterlibatan sosial (social inclusion) kelompok miskin. Ramainya perdebatan terkait hal ini dipicu tulisan David Dollar dan Aart Kraay, Growth is Good for the Poor (2002). Dalam studinya, dua ekonom Bank Dunia ini menyimpulkan bahwa tanpa diduga, pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam perang melawan kemiskinan global. Menurut mereka, sejak 40 tahun terakhir, ternyata pertumbuhan ekonomi global berbanding lurus (satu banding satu) dengan kenaikan pendapatan kelompok miskin.
Riau merupakan salah satu provinsi kaya di Indonesia karena hampir seluruh kekayaan alam dimiliki oleh provinsi ini. Di dalam perut buminya terkandung minyak bumi, batubara, emas, timah dan bahan tambang lainnya. Sementara di atasnya terhampar kekayaan hutan, perkebunan dan pertanian dalam arti luas. Pertambangan umum berdenyut relatif pesat, ditandai dengan banyaknya perusahaan yang ikut andil bergerak di bidang ini. Mereka seolah berlomba mengeruk isi perut bumi Riau, mulai dari menggali pasir laut, granit, bauksit, timah, emas, batu bara, gambut, pasir kuarsa sampai andesit. Di samping minyak dan gas timah juga merupakan hasil tambang Riau. Konstribusi sektor pertambangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau mencapai Rp.57.927.709,65,- atau sekitar 41,68 %. Karena itu, sektor pertambangan menjadi andalan provinsi dalam memperkokoh perekonomiannya.
Sektor pertanian menjadi salah satu motor penggerak perekonomian rakyat. Sektor ini tidak saja mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian lokal, tapi juga mampu menyerap banyak sekali tenaga. Kini tersedia lahan sawah seluas 28.845 ha yang dilengkapi dengan saluran irigasi, 150.092 ha sawah tadah hujan, 70.284 ha sawah pasang surut dan 13.077 ha sawah lainnya. Perkembangan nilai produk domestik regional bruto per sektor provinsi Riau dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1
Produk Domestik Regional Bruto Per Sektor
Lapangan Usaha
Industrial Origin 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1 2 3 4 5 6 7
1. Pertanian,Petrnakan, Kehutanan dan perikanan
agriculture, livestock, forestry and fisheries 9.738.339,69 12.172.348,53 9.738.339,69 14.858.888,71 23.656.421,85 30.171.587,33
2. Pertanbangan dan penggalian
mining and quarrying 44.739.938,97 45.789.086,04 44.739.938,97 43.866.874,61 47.475.704,94 57.927.709,65
3. Industri pengolahan manufacturing industries 6.151.885,32 11.155.645,69 6.151.885,32 14.789.443,25 23.793.107,99 27.881.009,28
4. Listrik, gas dab air bersih
electricity, gas and water supplay 113.903,61 142.784,97 113.903,61 175.331,18 264.640,00 303.326,53
5. Bangunan
Construction 1.467.936,24 4.248.543,41 1.467.936,24 2.295.873,00 3.150.746,99 3.467.556,82
6. Perdagangan, hotel dan restoran
trade, hotel and restaurant 3.550.917,60 1.367.402,53 3.550.917,60 4.795.136,02 7.403.066,08 9.124.858,24
7. Pengangkutan dan komunikasi
Transportation and communication 1.167.928,55 659.503,94 1.167.928,55 1.633.554,26 2.296.934,94 2.684.577,78
8. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
finance, rent of buildings, business services 383.620,94 383.620,94 1.010.157,52 1.010.157,52 1.982.730,36 2.569.166,68
9. Jasa-jasa
Services 2.262.502,24 2.692.960,54 3.143.623,37 3.143.623,37 4.223.020,53 4.879.203,84
Sumber: BPS (2005)
Sementara itu, ditinjau dari laju pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan provinsi Riau memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus, hal ini dapat dilihat dari rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi dari 13 Kabupaten yang mencapai 9 persen pada tahun 1997. Meskipun kemudian turun menjadi minus 1,81 persen pada tahun 1998, yang diakibatkan oleh adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan perekonomian Indonesia pada tahun 1998 porak-poranda, dimana ekonominya tidak dapat tumbuh seperti biasa melainkan berkontraksi (negatif) sebesar 14,09 persen. Keadaan tersebut dialami juga oleh Propinsi Riau, tetapi hanya berkontraksi sebesar 1,81 persen.
Namun demikian, sejalan dengan meningkatnya kembali kinerja ekonomi nasional pada tahun 1999 dengan laju pertumbuhan sebesar 0,50 persen, yang diikuti dengan meningkatnya kinerja ekonomi Riau yang mampu tumbuh sebesar 4,19 persen, pada akhirnya mampu membangkitkan perekonomian masing kabupaten atau kota di propinsi Riau.
Tabel 1.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten /Kota Se Propinsi Riau, 1997-1999

kabupaten/kota 1997 1998 1999
Kuantan Singingi 6,48 -2,92 4,82
Indragiri Hulu 7,81 -3,99 3,09
Indragiri Hilir 5,43 0,19 4,58
Pelalawan 5,65 -4,68 3,44
Siak 5,82 2,01 3,82
Kampar 6,59 -1,08 3,93
Rokan Hulu 5,16 -0,14 3,13
Bengkalis 5,60 1,26 4,17
Rokan Hilir 3,83 2,73 3,98
Kepulauan Riau 6,83 -3,53 4,20
Karimun 5,90 -3,95 3,95
Natuna 2,55 4,12 5,03
Pekan baru 13,32 -2,48 -1,65
Batam 17,76 3,08 6,35
Dumai 4,90 1,02 5,33
Riau 9,00 -1,81 4,19
sumber: buku pendapatan regional kabupaten propinsi riau menurut lapangan usaha (1993-1999:25).
Sementara itu, dilihat dari pendapatan per kapita Kabupaten se Provinsi Ria relatif stabil dari tahun 1997 sampai dengan 1999. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 1998, namun perununan tersebut tidak terlalu signifikan. Seperti yang ditunjukkan oleh tabel 1.3 di bawah ini:
Tabel 1.3
Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota Se Propinsi Riau
Tahun 1997-1999 (juta Rp.)

kabupaten/kota 1997 1998 1999
Kuantan Singingi 1,25 1,20 1,26
Indragiri Hulu 1,49 1,42 1,43
Indragiri Hilir 1,48 1,46 1,51
Pelalawan 1,63 1,17 1,06
Siak 1,66 1,66 1,69
Kampar 1,26 1,58 1,90
Rokan Hulu 0,94 0,83 0,80
Bengkalis 1,50 1,49 1,52
Rokan Hilir 1,23 1,23 1,25
Kepulauan Riau 2,47 2,37 2,42
Karimun 2,20 2,06 2,18
Natuna 1,24 1,25 1,38
Pekan baru 1,93 1,83 1,75
Batam 8,23 7,79 7,54
Dumai 1,61 1,60 1,64
Riau 1,96 1,88 1,92
sumber: buku pendapatan regional kabupaten propinsi riau menurut lapangan usaha (1993-1999:29).
Selanjutnya, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin pada Kabupaten Riau memiliki nilai yang relatif beragam antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.4 di bawah ini:








































Tabel 1.4
Jumlah persentase Penduduk/keluarga miskin di provinsi RIAU Tahun 2004

kabupaten/kota Jumlah
Rumah
Tangga

2004 Jumlah
Pddk



2004 jumlah
rumah tangga
miskin
2004 jumlah
pddk
miskin

2004 prosen
Rumah
tangga
miskin
2004 Persen
pddk
miskin

2004
Kuantan Singingi 56.923 243.768 16.764 66.920 66.920 29.45
Indragiri Hulu 65.793 296.712 21.340 93.297 32.44 31.44
Indragiri Hilir 136.385 624.450 46.235 199.497 33.9 31.95
Pelalawan 51.320 220.887 10.064 40.631 19.61 18.39
Siak 64.127 286.245 13.331 62.715 20.79 21.91
Kampar 113.921 532.493 30.626 122.504 26.88 23.01
Rokan Hulu 76.492 340.732 17.878 71.006 23.37 20.84
Bengkalis 126.081 637.103 29.617 140.463 23.49 22.02
Rokan Hilir 92.296 440.894 21.155 95.932 22.92 21.76
Pekan baru 148.532 704.517 16.158 76.841 10.88 10.91
Dumai 45.418 215.783 8.340 38.515 18.36 17.85
jumlah/total 977.288 4.543.584 321.508 1.008.321 23.68 22.19

Keberadaan ekonomi suatu kabupaten atau kota salah satunya dapat dilihat dari peranannya terhadap pembentukan PDRB secara keseluruhan dalam suatu propinsi. Berdasarkan tabel 1.5 di bawah ditunjukan bahwa lebih dari 55 persen PDRB Propinsi Riau dibentuk oleh kota Batam, Pekan Baru, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kepulauan Riau. Dari keempat daerah tersebut, peranan terbesar disumbangkan oleh Kota Batam dengan arah yang bervariasi berkisar 29,12-30,85 persen.
Peringkat kedua terbesar disumbangkan oleh Kota Pekan Baru dengan arah peranan yang terus menurun dari 12,78 persen pada tahun 1997 menjadi 11,33 persen dan 10,84 persen pada tahun 1998 dan 1999. sebaliknya peranan yang diberikan Kabupaten Indragiri Hilir menunjukan arah yang terus meningkat dari 9,00 persen menjadi 9,99 persen dan sekaligus menduduki peringkat ke tiga terbesar di dalam pembentukan PDRB Riau. Selanjutnya, Kabupaten Kepulauan Riau menduduki peringkat keempat dengan peranan sebesar 7,85 persen pada tahun 1997, kemudian meningkat menjadi 8,38 persen pada tahun 1998, dan setelah itu turun kembali menjadi 7,79 persen pada tahun 1999.




Tabel 1.5
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten/ Kota Se Propinsi Riau, 1997-1999

kabupaten/kota 1997 1998 1999
Kuantan Singingi 2,99 3,39 3,70
Indragiri Hulu 4,17 3,94 4,08
Indragiri Hilir 9,00 9,29 9,99
Pelalawan 2,64 2,76 2,85
Siak 4,43 3,71 3,83
Kampar 4,82 5,04 5,42
Rokan Hulu 2,40 2,84 3,03
Bengkalis 6,57 5,60 6,27
Rokan Hilir 5,07 4,56 4,96
Kepulauan Riau 7,85 8,38 7,79
Karimun 3,74 4,54 4,20
Natuna 1,05 1,26 1,19
Pekan baru 12,78 11,33 10,84
Batam 29,46 30,85 29,12
Dumai 3,03 2,52 2,73
Riau 100,00 100,00 100,00
sumber: buku pendapatan regional kabupaten propinsi riau menurut lapangan usaha (1993-1999:26).

Pentingnya pemerintah provinsi memperhatikan tingkat pertumbuhan ekonomi karena berdampak terhadap peningkatan kekayaan provinsi dan berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan. Meskipun sejarah juga mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi kadang-kadang tidak diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan Soubbatina dan Sheram (2000). Terdapat beberapa metode pengukuran tingkat pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan output, pertumbuhan output per kapita, dan pertumbuhan output per kapita. Pertumbuhan output digunakan sebagai indikator untuk melihat pertumbuhan kapasitas produksi yang dipengaruhi oleh adanya peningkatan tenaga kerja dan modal di wilayah tersebut. Pertumbuhan output per tenaga kerja sering digunakan sebagai indikator adanya perubahan daya saing wilayah tersebut (melalui pertumbuhan produktivitas). Sedangkan pertumbuhan output per kapita digunakan sebagai indikator perubahan kesejahteraan ekonomi. Ukuran yang akan digunakan biasanya tergantung dari tujuan analisis atau penelitian tersebut (Armstrong and Taylor, 1993: 58). Penelitian ini akan menggunakan pertumbuhan output per kapita. Pertumbuhan output per kapita tidak hanya menggambarkan kapasitas produksi namun lebih jauh lagi dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesejahteraan.
1.2. Pernyataan Masalah
Bertitik tolak dari uraian di atas , selanjutnya dapat dirumuskan berbagai persoalan penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di provinsi Riau, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan.
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemmiskinan di provinsi riau, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketimpangan dalam distribusi pendapatan di provinsi Riau, baik di pedesaan maupun perkotaan?
1.3. Tujuan dan manfaat penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk:
1. Menganalis dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Provinsi baik di pedesaan maupun diperkotaan.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di provinsi Riau, baik diperdesaan maupun di perkotaan.
3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau , baik di perdesaan maupun di perkotaan.

1.4. Ruang Lingkup, Keunggulan dan Keterbatasan penelitian
Ruang lingkup penelitian mencakup 13 kabupaten kota di provinsi Riau, dan menggunakan data panel yaitu gabungan antara data time series tahunan (1997-2007) dan data cross-section (13 kabupaten /kota), dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengurangan kemiskinan akan dikaji dari sisi tingkat pertumbuhan dan bagaimana tingkat pertumbuhan tersebut didistribusikan.







BAB II
SOROTAN LITERATUR

2.1.Pertumbuhan ekonomi
Robert Solow mengembangkan model pertumbuhan ekonomi yang disebut sebagai model pertumbuhan solow. Model tersebut berangkat dari fungsi produksi agrerat sebagai berikut (Dornbusch et al., 2004).
Y = A. F (K, L)
Dimana Y adalah output nasional (kawasan), K adalah modal (capital) fisik, L adalah tenaga kerja, dan A merupakan teknologi. Y akan meningkat ketika input K atau L, atau keduanya meningkat. Faktor penting yang mempengaruhi pengadaan modal fisik adalah investasi. Y juga akan meningkat bila terjadi perkembangan dalam kemajuan teknologi yang terindikasi dari kenaikan A. oleh karena itu, pertumbuhan perekonomian nasional dapat berasal dari pertumbuhan input dan perkembangan kemajuan teknologi – yang disebut juga sebagai pertumbuhan total faktor produktivitas.
Share setiap input terhadap output mencerminkan seberapa besar pengaruh dari setiap input tersebut terhadap pertumbuhan output. Hubungan ini dapat diperlihatkan oleh persamaan berikut:

Persamaan ini menunjukan bahwa perbedaan dalam besarnya sumbangan input-input tertentu terhadap pertumbuhan output dimasig-masing Negara atau provinsi menyebabkan perbedaan pertumbuhan ekonomi antar Negara atau provinsi.
Model Solow dapat diperluas sehingga mencangkup sumberdaya alam sebagai salah satu inputnya. Dasar pemikirannya yaitu output nasional tidak hanya dipengaruhi oleh K dan L tetapi juga dipengaruhi oleh lahan pertanian atau sumber daya alam lainnya seperti cadangan minyak. Perluasan model Solow lainnya adalah dengan memasukan sumberdaya manusia sebagai modal (human capital). Dalam literatur, teori pertumbuhan seperti ini terkategori sebagai teori pertumbuhan endogen dengan pionirnya Lucas dan Romer. Lucas menyatakan bahwa akumulasi modal manusia, sebagaimana akumulasi modal fisik, menentukan pertumbuhan ekonomi; sedangkan Romer berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tingkat modal manusia melalui pertumbuhan teknologi.
Secara sederhana, dengan demikian, fungsi produksi agrerat dapat dimodifikasi menjadi sebagai berikut:
Y = A.F (K, H, L)
Pada persamaan di atas, H adalah sumber daya menusia yang merupakan akumulasi dari pendidikan dan pelatihan. Menurut Mankiw et al. (1992) kontribusi dari setiap input pada persamaan tersebut terhadap output nasional bersifat proporsianal. Suatu negara memberikan perhatian lebih kepada pendidikan terhadap masyarakatnya cateris paribus akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik daripada yang tidak melakukannya. Dengan kata lain, investasi terhadap sumber daya manusia melalui kemajuan pendidikan akan menghasilkan pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Apabila investasi tersebut dilaksanakan secara relatif merata, termasuk terhadap golongan berpendapatan rendah, maka kemiskinan akan berkurang.
Mankiw, Romer dan Weil (MRW) melakukan modifikasi terhadap model pertumbuhan Solow. Mereka mengusulkan pemakaian variabel akumulasi modal manusia (human capital) untuk memperbaiki model Solow tersebut. Sumber pertumbuhan ekonomi dengan demikian berasal dari pertumbuhan kapital, tenaga kerja dan human capital. Hasil estimasi yang dihasilkan dari model MRW ternyata lebih baik dibandingkan dengan model Solow (Mankiw, et.al., 1992: 415-421).
Modifikasi model persamaan pertumbuhan dengan kontribusi human capital dari MRW adalah:
Yr = gr + α Kr + βHr + (1-α-β)Lr
Dimana, β merupakan kontribusi human capital terhadap output agregat. Sumber-sumber pertumbuhan PDRB per kapita suatu wilayah, dengan demikian terdiri dari:
1. pertumbuhan kapital,
2. pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang ada di wilayah tersebut,
3. pertumbuhan kualitas sumber daya manusia yang diproksi dengan educational attainment pendidikan menengah/lanjutan (secondary education) di wilayah tersebut,
4. pertumbuhan produktifitas faktor total yang mencerminkan perkembangan teknologi di wilayah tersebut.
Modifikasi dari model dasar yang digunakan untuk merumuskan keempat faktor di atas dengan menggunakan model pertumbuhan Neoklasik Solow, yang kemudian dikembangkan oleh Mankiw et.al. (1992: 416), dalam bentuk fungsional sebagai:
Y = f (A,K,L,E) ......................................(2)
di mana Y merupakan laju pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, A adalah pertumbuhan produktivitas faktor total (TFPG) yang mencerminkan perkembangan teknologi dan merupakan intersep dalam persamaan regresi atau residual pertumbuhan, K adalah pertumbuhan modal yang diproksi dengan pertumbuhan pembentukan modal tetap domestik bruto, L merupakan pertumbuhan kuantitas tenaga kerja dan E merupakan pertumbuhan kualitas SDM atau tenaga kerja yang diproksi dengan pertumbuhan educational attainment pendidikan sekolah menengah atau lanjutan.
Sementara itu, Roy (2005) menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dalam hal ini pendapatan nasional dipengaruhi oleh kelengkapan infrastruktur, namun penyediaan infrastruktur tersebut harus diimbangi dengan peningkatan penyediaan human capital.
2.2.Kemiskinan
Seseorang dapat dikatakan miskin atau hidup dalam kemiskinan jika pendapatan atau aksesnya terhadap barang dan jasa relatif rendah dibandingkan rata-rata orang lain dalam perekonomian tersebut. Secara absolute, seseorang dinyatakan miskin apabila tingkat pendapatan atau standard hidupnya secara absolut berada di bawah tingkat subsisten. Ukuran subsistensi tersebut dapat diproksi dengan garis kemiskinan. Secara umum, kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar standard atas setiap aspek kehidupan. Menurut Sen (1999) kemiskinan lebih terkait pada ketidak mampuan untuk mencapai standat hidup tersebut dari pada apakah standard hidup tersebut mencapai atau tidak.
Mekanisme transmisi pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan telah dikemukakan dengan menggunakan teori pertumbuhan endogen pada begian terdahulu. Manakala garis kemiskinan menjadi pertimbangan, maka inflasi menjadi variable yang relevan. Sebagai ilustrasi: suatu rumah tangga yang memiliki pendapatan sedikit diatas garis kemiskinan, ketika pertumbuhan pendapatannya sangat lambat –lebih rendah dari laju inflasi, maka barang dan jasa yang dapat dibelinya menjadi lebih sedikit. Laju inflasi tersebut juga akan menggeser garis kemiskinan ke atas. Kombinasi dan pertumbuhan pendapatan yang lambat dan laju inflasi yang relatif tinggi akan menyebankan rumah tangga tersebut jatuh ke bawah garis kemiskinan. Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan sau-satunya variabel untuk mengurangi kemiskinan; variabel lain, seperti laju inflasi, juga berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin.
Siregar (2006) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (neccesary condition) bagi pengurangan kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya (sufficient consition) ialah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk digolaongan penduduk miskin (growthwith equty). Secara langsung hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja (pertanian atau sektor yang padat karya). Adapun secara tidak langsung, hal itu berarti diperlukan pemerintah yang cukup efektif meredistribusi manfaat pertumbuhan yang boleh jadi didapatkan dari sektor moderen seperti jasa dan manufaktur yang padat modal.
Fourie dan Johan (2007) menyatakan faktor-faktor penyebab kemiskinan antara lain pendidikan, kebijakan tenaga kerja, dan lingkungan, yang mana ketiga faktor ini sangat absolut dan dominan dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan, yang pada akhirnya akan sangat berdampak terhadap peningkatan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat. Pandey, S., Zhan, M,. & Kim, Y, (2006) menelaah lebih jauh keterkaitan antara tingkat pendidikan dengan tingkat pendapatan berdasarkan pada teori human capital bahwa individu yang mempunyai pendidikan dan pengalaman kerja lebih akan lebih produktif dalam pasar tenaga kerja. Hal ini disebabkan adanya proses peningkatan keahlian pada diri individu tersebut baik peningkatan kemampuan teknis seperti matematika, bahasan maupun perubahan dalam perilaku yang lebih etis. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Cancian, 2001; Strawn, 1998 yang terbukti dalam penelitiannya menemukan bahwa individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi mendapat tingkat gaji yang tinggi pula. Didukung oleh Meyer and Cancian, (1998) bahwa wanita dengan tingkat pendidikan S2 dibandingkan dengan pendidikan yang hanya lulus S1 akan mendapatkan tingkat penghasilan yang lebih besar sehingga tingkat kesejahteraanpun meningkat.
Kemiskinan merupakan konsep multidimensi yang melibatkan tidak hanya kerugian material, tetapi juga kerugian dalam hal kemampuan, kerentanan, dan pengaruh terhadap institusi yang mempengaruhi kehidupan seseorang (pemberdayaan).8 Plano de Acção para a Redução da Pobreza Absoluta 2000-2004 (PARPA) Pemerintah telah mengadopsi definisi yang lebih khusus dari kemiskinan sebagai “ketidakmampuan individu untuk meyakinkan diri mereka sendiri dan ketergantungan mereka dari persyaratan minimum bagi kelansungan hidup. 9 PARPA juga mengenali nilai menggunakan indikator-indikator tambahan seperti mortalitas bayi, akses ke air portable, dan gizi buruk yang kronis, termasuk dikaitkan dengan perbedaan gender, untuk mendapatkan profile yang lebih luas dari situasi kemiskinan.
Secara konseptual dalam ilmu ekonomi terdapat berbagai pendekatan dalam mendefinisikan kemiskinan. Dalam pendekatan ekonomi normatif Ellis dalam Effendi (1993) membedakan konsep kemiskinan dalam beberapa dimensi antara lain adalah:
1. Kemiskinan Ekonomi. Secara ekonomi kemiskinan dapat diartikan suatu keadaan kekurangan sumber daya yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang-orang. Kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumber daya yang tersedia pada kelompok itu dan membandingkannya dengan ukuran-ukuran baku. Sumber daya yang dimaksud dalam pengertian ini mencakup konsep ekonomi yang luas tidak hanya merupakan pengertian finansial, tetapi perlu mempertimbangkan semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Kemiskinan Politik. Kemiskinan politik menekankan pada derajad akses terhadap kekuasaan (power). Kekuasaan yang dimaksud mencakup tatanan sistem sosial politik yang dapat menentukan alokasi sumber daya untuk kepentingan sekelompok orang atau tatanan sistem sosial yang menentukan alokasi sumber daya. Cara mendapatkan akses tersebut dapat melalui sistem politik formal, kontak-kontak informal dengan struktur kekuasaan yang mempunyai pengaruh pada kekuasaan ekonomi.
3. Kemiskinan Sosial. Kemiskinan sosial diartikan sebagai kemiskinan karena kekurangan jaringan sosial dan struktrur yang mendukung untuk mendapatkan kesempatan agar produktifitas seseorang meningkat. Dikatakan bahwa kemiskinan sosisal adalah kemiskinan yang disebabkan adanya faktor-faktor penghambat sehingga mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan kesempatan yang tersedia. Konsep kemiskinan yang menyangkut berbagai dimensi tersebut menyebabkan sulit untuk membangun pengertian yang benar-benar tepat mengenai konsep kemiskinan. Pengertian kemiskinan dapat bermacam-macam tergantung dari sudut pandang mana konsep kemiskinan tersebut didekati
Ullah, Ahsan A.K.M Routray, dan Jayant K., (2007) mengadopsi definisi kemiskinan yang tepat secara operasional. Bagi satu individu, kedalaman dari kemiskinan adalah proporsi tempat individu berada di bawah garis kemiskinan (hal ini memiliki nilai 0 bagi semua individu diatas garis kemiskinan). Metode yang digunakan secara luas memperkirakan kemiskinan adalah rasio head-count (perhitungan jumlah orang) (H) yang dirumuskan sebagai proporsi yang terjadi dikenali sebagai orang-orang miskin, contohnya proporsi yang berada di bawah pendapatan atau pembelajaan garis kemiskinan (Gordon, 1972). Tetapi gap kemiskinan (PG) adalah ukuran terbaik yang didasarkan pada defisit kemiskinan total dari orang-orang miskin relatif terhadap garis kemiskinan yang memberikan indikasi yang baik dari kedalaman kemiskinan yang tergantung pada jarak dari orang itu dibawah garis kemiskinan. Kadang-kadang PG memerlukan rata-rata defisit pendapatan, dapat diungkapkan dalam istilah mutlak atau sebagai proporsi dari garis kemiskinan (Gordon 1972: World Bank, 2001). Hal ini membayangkan jarak antara level konsumsi orang-orang miskin dan garis kemiskinan: lebih besar jaraknya lebih tinggi PG.
2.1.1.Konsep dan ukuran kemiskinan.
Kemiskinan mempunyai pengertian yang luas dan tidak mudah untuk mengukurnya. Secara umum ada dua macam ukuran kemiskinan yang biasa digunakan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif (Arsyad, 1997):
1. Kemiskinan Absolut
Pada dasarnya konsep kemiskinan dikaitkan dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Bila pendapatan tidak mencapai kebutuhan minimum, maka orang tersebut dapat dikatakan miskin. Dengan kata lain, kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan. Kemiskinan absolut dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup (Todaro, 1987). Masalah utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan tingkat komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan , iklim dan berbagai faktor ekonomi lain. Konsep kemiskinan yang didasarkan atas perkiraan kebutuhan dasar minimum merupakan konsep yang mudah dipahami tetapi garis kemiskinan obyektif sulit dilaksanakan karena banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Garis kemiskinan berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya sehingga tidak ada garis kemiskinan yang berlaku pasti dan umum
2. Kemiskinan Relatif
Seseorang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti miskin. Hal ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, walaupun pendapatannya sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Berdasarkan konsep kemiskinan relatif ini, garis kemiskinan akan mengalami perubaahan bila tingkat hidup masyarakat berubah. Dengan menggunakan ukuran pendapatan, keadaan ini dikenal sebagai ketimpangan distribusi pendapatan. Semakin besar ketimpangan antara golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dikategorikan miskin. Konsep kemiskinan ini relatif bersifat dimamis, sehingga kemiskinan akan selalu ada.
Ukuran pendapatan juga bisa dihitung melalui pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan untuk mengukur kemiskinan ini mengasumsikan bahwa seseorang dan rumah tangga dikatakan miskin jika pendapatan atau konsumsi minimumnya berada di bawah garis kemiskinan. Ukuran-ukuran kemiskinan ini dihitung melalui (Coudouel, et.al, 2001):
1. Head Count Index
Head Count Index ini menghitung presentase orang yang ada di bawah garis kemiskinan dalam kelompok masyarakat tertentu.
2. Sen Poverty Index
Sen Poverty Index memasukkan dua faktor yaitu koefisien Gini dan rasio H. Koefisien Gini mengukur ketimpangan antara orang miskin. Apabila salah satu faktor-faktor tersebut naik, tingkat kemiskinan bertambah besar diukur dengan S.
3. Poverty Gap Index
Poverty Gap Index mengukur besarnya distribusi pendapatan orang miskin terhadap garis kemiskinan. Pembilang pada pendekatan ini menunjukkan jurang kemiskinan (poverty gap), yaitu penjumlahan (sebanyak individu) dari kekurangan pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan penyebut adalah jumlah individu di dalam perekonomian (n) dikalikan dengan nilai garis kemiskinan. Dengan ukuran ini, tingkat keparahan kemiskinan mulai terakomodasi. Ukuran kemiskinan akan turun lebih cepat bila orang-orang yang dientaskan adalah rumah tangga yang paling miskin dibandingkan bila pengentasan kemiskinan terjadi pada rumah tangga miskin yang paling tidak miskin.
4. Foster-Greer-Torbecke Index
Seperti Indeks-indeks di atas, indeks FGT ini sensitif trhadap distribusi jika α>1. Bagian (Z-Yi/Z) adalah perbedaan antara garis kemiskinan (Z) dan tingkat pendapatan dari kelompok ke-i keluarga miskin (Yi) dalam bentuk suatu presentase dari garis kemiskinan.
Spicker, Paul. (2001) mendefinisikan kemiskinan sebagai
• Kebutuhan – Dipahami sebagai kurangnya barang-barang material atau jasa, seperti makanan, pakaian, minyak atau perlindungan (tetapi tidak dibatasi untuk sesuatu), yang diperlukan orang-orang untuk hidup dan melakukan fungsinya di dalam masyarakat. (Perbedaan yang umumnya tidak bermanfaat antara kemiskinan “mutlak” dan “relatif” dimaksudnya terutama sekali dengan sebuah pemahaman dari kemiskinan dalam hal kebutuhan; perdebatan mengenai apakah sumber dan jenis kebutuhan itu.)
• Kurangnya keamanan dasar – meskipun kurangnya keamanan dasar telah dirumuskan dalam istilah yang langsung setara dengan kebutuhan, adalah mungkin juga dilihat kerentanannya.
• Sumber daya yang terbatas – kemiskinan dapat merujuk pada keadaan-keadaan dimana orang-orang kurang mendapatkan pendapatan, kesejahteraan dan sumber daya untuk mendapatkan sesuatu yang mereka butuhkan.
• Standar Kehidupan – Kemiskinan dapat merujuk pada standar kehidupan umum, atau pola konsumsi, dibawah norma.
• Kurangnya pemberian hak – hal ini telah dibantah keduanya kurangnya materi kebutuhan dasar atau kurangnya sumber daya mencerminkan kurangnya pemberian hak dibandingkan dengan tidak adanya item-item penting di dalamnya. Tunawisma akibat dari kurangnya akses ke perumahan atau lahan, tidak dari kurangnya perumahan; kelaparan, Sen dan Drēze membantah, akibat dari kurangnya makanan, tetapi dari ketidakmampuan orang-orang untuk membeli makanan yang ada. Kemiskinan kemudian dapat juga digambarkan dalam hal kurangnya hak-hak sosial.
• Multi Kerugian – hal ini mengacu pada keadaan-keadaan tempat orang-orang menderita dari sebuah konstelasi kerugian yang dikaitkan dengan sumber daya terbatas yang dialami pada satu periode waktu. Kemiskinan tidak dibatasi, pada keterangan ini, oleh kebutuhan tertentu apapun (seperti kelaparan dan tuna wisma), tetapi terhadap keberadaan pola kerugian.
• Pengeluaran – Kemiskinan dapat dilihat sebagai seperangkat hubungan sosial tempat orang-orang dikeluarkan dari partisipasi dalam pola kehidupan sosial normal. Hal ini meluas diluar pengalaman kerugian untuk memasukkan masalah-masalah akibat dari stigmatisasi dan penolakan sosial.
• Ketidaksamaan – Orang-orang mungkin dianggap miskin karena mereka tidak diuntungkan dibandingkan dengan yang lain dalam masyarakat.
• Kelas – Sebuah “Kelas” orang-orang adalah sebuah group yang dikenali dari posisi ekonomi mereka dalam masyarakat. Argumen bahwa orang-orang miskin seharusnya dipahami sebagai sebuah kelas didasarkan pada jangkauan posisi yang berbeda. Dalam analisis Marxist, kelas-kelas itu dirumuskan sebagai hubungan mereka terhadap alat-alat produksi, dan dalam negara-negara maju orang-orang miskin terutama sekali adalah orang-orang yang terpinggirkan sehubungan dengan sistem ekonominya. Dalam pengertian Weberian, kelas-kelas mengacu pada orang-orang dalam kategori ekonomi berbeda: kemiskinan merupakan sebuah kelas baik ketika membentuk kategori berbeda dari hubungan sosial (seperti pengeluaran atau ketergantungan), atau ketika situasi dari orang-orang miskin itu dapat dikenali dan dibedakan dari yang lain.
• Ketergantungan – Orang-orang miskin kadang-kadang merupakan orang-orang yang menerima keuntungan sosial dalam konsekuensi dari kurangnya alat-alat mereka. Sosiolog Georg Simmel membantah bahwa “kemiskinan”, dalam istilah sosiologis, merujuk bukan pada semua orang dengan pendapatan yang rendah, tetapi pada orang-orang yang memiliki ketergantungan (Simmel, 1908).
• Penderitaan serius – Kemiskinan terdiri dari kerugian serius, dan orang-orang yang dianggap miskin ketika keadaan material mereka dianggap secara moral tidak dapat diterima.
Salah satu yang paling baik yang dikenal adalah index kerugian wilayah dari Peter Townsend, yang didasarkan pada empat faktor:
• Pengangguran (sebuah indikator kurangnya sumber daya)
• Terlalu ribut (sebuah indikator kerugian perumahan);
• Rumah tangga tanpa sebuah mobil (sebuah indikator kurangnya barang-barang);
• Proporsi rumah tangga bukan pemilik - penghuni (sebuah indikator kurangnya status). (Townsend, 1987).
2.1.2.Kaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan
Tinginya tingkat pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis berdampak terhadap tingkat kesejahteraan, hal ini sangat bergantung pada tingkat distribusinya merata atau tdak. Seperti yang dikemukakan oleh Roy (2005) bahwa besaran distribusi pendapatan menunjukkan jumlah pendapatan yang diterima oleh individu atau keluarga miskin, menengah, dan kaya, yang mana pengukuran distribusi pendapatan tersebut sering diinterpretasikan sebagai pengukuran langsung atas tingkat kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut Roy (2005) menyatakan bentuk besaran distribusi pendapatan tergantung pada pola kepemilikan faktor-faktor produksi dan setiap faktor tersebut berperan dalam proses produksi. Distribusi pendapatan pada dasarnya berhubungan terbalik dengan tingkat kemiskinan, dan tingkat kemiskinan berhubungan terbalik dengan tingkat pembangunan manusia. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pendapatan maka akan semakin rendah tingkat kemiskinan, hal ini dikarenakan keluarga yang memiliki pendapatan lebih besar akan mengalokasikan pendapatan mereka kepada pendidikan, kesehatan sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi berbagai macam indikator pembangunan manusia. Sementara itu, Rajaram dan Ashutosh (2007) menyatakan besarnya potensi tingkat pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi tingkat kemiskinan dapat dilihat dari keberhasilan negara-negara maju, namun hal ini bertentangan dengan hasil riset yang dilakukan oleh Chandrasekar and Ghosh (2006) bahwa terdapat hubungan yang tidak signifikan antara keberhasilan tingkat pertumbuhan ekonomi di India dengan pengurangan tingkat kemiskinan.
Paci, P., Sasin, M, J, & Verbeek, J, (2004) dalam penelitiannya di Polandia menemukan adanya keterkaitan yang erat antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, ketika kemiskinan diukur dengan rata-rata konsumsi dibandingkan dengan pertumbuhan GDP maka hasil penelitian memperlihatkan hubungan yang sangat kuat antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Sedangkan, Skae, O, F., Barcly, Brian, (2007) menganggap bahwa penurunan kemiskinan akan terjadi jika adanya peningkatan ekspor, dan sebaliknya jika ekspor menurun maka akan menyebabkan kenaikan tingkat kemiskinan dan jumlah pengangguran. Oleh karena itu, menurut Skae, O, F., Barcly, Brian, (2007) pengurangan kemiskinan seharusnya dinyatakan secara jelas oleh pemerintah sebagai tujuan fundamental dari suatu bangsa.
Skae, O, F., Barcly, Brian, (2007) lebih lanjut menemukan adanya hubungan antara ekspor dan pengurangan kemiskinan. Yang menemukan bahwa penurunan ekspor mengarah pada peningkatan kemiskinan dan pengangguran, hal sebaliknya tidak berlaku. Akibatnya, pengurangan kemiskinan seharusnya dinyatakan secara eksplisit sebagai sebuah sasaran dasar dari Strategi Pengembangan Ekspor Nasional. Dalam kata lain, “perspektif pengembangan” seharusnya menjadi normal di dalam usaha-usaha ekspor sebuah negara dan tidak dianggap sebagai produk sampingan atau sesuatu yang terjadi tidak secara langsung. Dalam mengejar peningkatan ekspor, negara tentu saja mungkin menemukan bahwa tujuan-tujuan dari pertumbuhan ekspor dan pengurangan kemiskinan bertentangan. Kecuali kalau pemerintah telah mengadopsi pendekatan strategis untuk menyelesaikan potensi konflik tersebut, usaha untuk meningkatkan produktivitas dan perbaikan dari kualitas produk, mungkin pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan.
Sementara itu, menurut Gambi (2003) orang-orang miskin dirumuskan sebagai orang-orang yang pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan Kemiskinan dipengaruhi tidak hanya oleh pertumbuhan ekonomi tetapi juga bagaimana buah dari pertumbuhan ekonomi didistribusikan. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri dipengaruhi oleh distribusi pendapatan nasional.
Teori Pertumbuhan Ekonomi oleh Lewis (2003, 182) berisi pernyataan bahwa: “Banyak negara miskin bangkit di pertengahan abad ke dua puluh dengan keinginan kuat untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, namun masalah ketidaksamaan pendapatan menjadi tantangan paling berat bagi pembangunan ekonomi. Bagaimanapun hal ini merupakan bagian dari biaya pembangunan.” Lewis dalam konteks ini memposisikan “perbedaan pendapatan” sebagai sebuah instrumentalitas pertumbuhan ekonomi. Kuznets (1955) dan yang lainnya membuat dalil bahwa arah sementara dari ketidaksamaan pendapatan adalah pendapatan dari pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi multi sektor yang dicirikan oleh perbedaan sektoral dalam distribusi pendapatan Robinson 1976). Kuznets membalikkan U, yang menggambarkan sebuah proses tempat distribusi pendapatan memburuk dalam periode awal pertumbuhan dan kemudian membaik, tidak sama sekali disahkan secara universal tetapi terus memiliki daya tarik untuk mengumpulkan dukungan teoritis. Contohnya, Teori Pertumbuhan dan Pembangunan yang Menghambat dari Aghion dan Bolton (1997) yang menggabungkan ketidaksempurnaan pasar modal, akumulasi modal dan distribusi kekayaan jangka panjang untuk menghasilkan sejenis kurva Kuznets.
Fosul (2009) pertumbuhan secara tradisional telah dianggap sebagai mesin utama bagi pengurangan kemiskinan. Bagaimanapun, perhatian terhadap nilai distribusi pendapatan dalam pengurangan kemiskinan kelihatan tumbuh. Dengan menggunakan bukti bagi negara-negara, Datt dan Ravallion (1992) dan Kakwani (1993) menyatakan bahwa faktor yang meningkatkan kemiskinan adalah: (1) pertumbuhan pendapatan dan (2) perubahan dalam distribusi pendapan. Didasarkan pada data Afrika lintas negara, Ali dan Thorbecke (2000) menemukan bahwa kemiskinan menjawab lebih banyak untuk distribusi pendapatan dibandingkan untuk pertumbuhan. Studi yang lebih baru telah fokus pada peranan ketidaksamaan awal dalam pengaruh pertumbuhan terhadap kemiskinan.
Mulford, B., Kendall, D., Ewington, J., Edmunds, B., Kendall, L, & Silins, H, (2008) menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan (The Equalities Review, 2007). Beberapa individu menganggap sekolah sebagai sebuah cara untuk mengurangi kemiskinan dan bukti banyaknya bermunculan sekolah dengan kinerja tinggi dapat mengurangi tingkat kemiskinan pada daerah tersebut. Konsekuensi dari tumbuhnya orang-orang miskin mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia (Rainwater dan Smeeding, 2003). Di Australia, kemiskinan dikatakan meningkat (Healey, 2002) semakin besar jumlah orang dewasa Australia yang hidup dalam kemiskinan jelas berlaku juga dengan semakin besar anak-anak yang hidup dalam kemiskinan (The Smith Family dan NATSEM, 2002). Hal ini seharusnya menjadi perhatian serius dalam hubungannya antara latar belakang keluarga, keahlian sosial dan pribadi, dan keberhasilan pada akhirnya dalam kehidupan. Contohnya, penelitian yang dilakukan oleh Margo et al (2006) menggunakan dua survei besar yang diikuti orang-orang muda yang lahir di Inggris tahun 1959 dan 1970 dalam kehidupan mereka pada akhirnya ditemukan bahwa “hanya dalam satu dekade, keahlian sosial dan pribadi menjadi 33 kali lebih penting dalam menentukan kesempatan hidup relatif dan pada akhirnya, “immobilitas social-menghindari kerugian melalui keluarga-jelas mengacu pada hubungan antara latar belakang keluarga dan keahlian sosial dan personal dapat mengurangi kemiskinan.
Angus (2003) menyatakan ketika pertumbuhan ekonomi menguntungkan setiap orang dalam proporsi yang sama, pendapatan dari orang-orang miskin tumbuh pada tingkat yang sama seperti pendapatan rata-rata. Bagian dari populasi yang pendapatannya dibawah garis kemiskinan tetap kemudian harus menurun dengan pertumbuhan, meskipun tingkat ketergantungan posisinya dari garis kemiskinan dalam distribusi pendapatan, dengan pertumbuhan dalam rata-rata menghasilkan pengurangan kemiskinan yang lebih cepat lebih besar bagian populasi yang dekat dengan garis kemiskinan. Jika pertumbuhan ekonomi didistribusikan secara tidak sama, pengaruh pertumbuhan pada pengurangan kemiskinan akan menjadi kurang (atau lebih) tergantung pada apakah pendapatan dari orang-orang miskin tumbuh dengan kurang (lebih) dari rata-ratanya. Sebegitu jauh, tetapi barangkali tidak begitu banyak, adalah dasar umumnya. Perdebatan awal mengenai pertumbuhan dan kemiskinan, banyak dipengaruhi oleh keputusan Simon Kuznets (1955) bahw ketidaksamaan akan meningkat dalam tahap-tahap awal pembangunan, cenderung membantah bahwa pertumbuhan sedikit mengurangi kemiskinan.

Balisacan et al. (2002) melakukan studi mengenai pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan di Indonesia dan apa yang ditunjukan oleh data subnasional. Studi tersebut menyatakan bahwa Indonesia memiliki catatan yang mengesankan mengenai pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan selama dua dekade. Pertumbuhan dan kemiskinan menunjukan hubungan kuat untuk tingkat agregat. Panel data yang dibangun dari 285 Kota/Kabupaten menyatakan perbedaan yang besar ada perubahan dalam kemiskinan, pertumbuhan ekonomi subnasional, dan parameter-parameter spesifik lokal. Hasil dari analisis ekonometrika manunjukan bahwa selain pertumbuhan ekonomi, ada faktor lain yang juga secara langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat miskin terpisah dari dampaknya terhadap pertumbuhan itu sendiri. Diantaranya adalah infrastruktur, sumber daya manusia, insentif harga pertanian, dan akses terhadap teknologi. Upaya memacu pertumbuhan ekonomi merupakan hal penting dilakukan, namun selain itu juga deperlukan strategi pengentasan kemiskinan yang lebih lengkap terkait dengan faktor-faktor yang relevan di atas.
Studi tentang pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di Indonesia juga dilakukan oleh Suryahadi et al (2006). Studi ini menekankan pada dampak lokasi dan komponen sektoral dari pertumbuhan. hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan keimiskinan diperdalam komposisi sektoral dan lokasi. Hasil studi menunjukan bahwa pertumbuhan pada sektor jasa dipedesaan menurunkan kemiskinan disemua sektor dan lokasi. Namun pertumbuhan jasa diperkotaan memberikan niali elastisits kemiskinan yang tinggi dari semua sektor kecuali pertanian perkotaan. Selain itu pertumbuhan pertanian dipedesaan memberikan dampak yang besar terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia. Hal ini menunjukan bahwa cara yang paling efektif untuk mempercepat pengurangan kemiskinan adalah dengan menekankan pada pertanian dipedesaan dan jasa diperkotaan. Namun dalam jangka panjang fokus penekanan harus diarahkan pada pencapaian pertumbuhan menyeluruh yang kuat dalam sektor jasa.
Suryadarma dan Suryahardi (2007) melakukan studi mengenai pengaruh pertumbuhan pada sektor swasta terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia untuk melihat dampak pertumbuhan di sektor publik dan swasta terhadap kemiskinan. Pertumbuhan belanja modal swasta digunakan sebagai proksi dari sektor swasta dan pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah sebagai indikator sektor publik. Hasil analisis menunjukan bahwa pertumbuhan dikedua sektor tersebut secara signifikan mengurangi kemiskinan, selain itu juga menghasilkan elastisitas yang relatif sama. Oleh karena itu, pertumbuhan pengeluaran baik disektor publik maupun swasta akan mengurangi kemiskinan dua kali lebih cepat dari pada hanya berharap dari pengeluaran publik saja. Implikasinya, sangat penting bagi pemerintah untuk memperbaiki iklim usaha dalam negri sehingga sektor swasta dapat berkembang dan pada akhirnya mempercepat pengurangan kemiskinan.
Dalam kaitan ini, Todaro dan Smith (2003) mendeskripsikan dengan sangat baik siapa sesungguhnya kaum miskin (the poor) itu sebagai berikut:
Mereka ini berjumlah lebih dari tiga perempat total penduduk dunia yang kini hampir mencapai 6 milyar jiwa, nasibnya jauh kurag beruntung karena sehari-harinya harus hidup dalam kondisi serba kekurangan. Mereka tidak memiliki rumah sendiri, dan kalaupun punya, ukurannya begitu kecil. Persediaan makanan yang juga acapkali tidak memadai. Kondisi kesehatan mereka pun umumnya tidak begitu baik atau bahkan buruk, dan banyak dari mereka yang buta huruf, serta menganggur. Masa depan mereka untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih baik biasanya suram, atau sekurang-kurangnya tidak menentu.
Shillabeer, & Gehlich, M, (2008) menjelaskan bahwa lokasi atau letak geografis berkaitan erat terhadap kemiskinan (Watts dan Bohle, 1993; Lok-Dessallien, 1998; Moser, 1998). Dan Lewis (2003) menerangkan bahwa sektor-sektor populasi secara sosial dan lokasional merupakan indikator mengenai arus sosial, ekonomi dan politik yang tidak kelihatan dan tidak dapat diraba. Makanya lokalitas sering menutupi hubungan antara kesempatan ekonomi yang tersedia dan resiko bahaya yang dirasakan (Blaikie and Brookfield, 1987; Wisner et al, 2004).
Qureshi, A, M, (2009) menyatakan bahwa asumsi utama dari model pertumbuhan bahwa investasi pada akumulasi modal manusia dan fisik mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan pada akhirnya pajak dan pembelanjaan pemerintah juga memainkan peranan penting dalam proses pertumbuhan, seperti umumnya ditemukan dalam literatur (Barro, 1990; Lucas, 1990; Jones dkk, 1993). Persamaan (1) menggambarkan fungsi produksi yang diasumsikan sebagai total nilai tambah bagi negara (Y). K menggambarkan total modal fisik – publik serta swasta, H adalah rata-rata indeks kemampuan manusia, dan L adalah angkatan tenaga kerja (Mankiw dkk, 1995; Sacerdoti dkk, 1998).
Y = K α * (H * L) (1-α) (0<α<1).
K meningkat melalui investasi dan pada akhirnya menurun. H didasarkan pada rata-rata indeks pendidikan dan rata-rata akses untuk perawatan kesehatan dasar. Menurut Jung dan Thorbecke, 2003 berdasarkan pada pendekatan pengeluaran publik, pendidikan dan kesehatan dapat menciptakan modal manusia. Jung dan Thorbecke, (2003) menganggap rasio yang berhubungan dengan pajak-PDB merupakan sumber pendapatan pemerintah. Pada sisi pembelanjaan ada dua jenis utama; pembelanjaan non-discretionary dan pembelanjaan discretionary.
Susila, R, W, & Bourgeois, R, (2008) menyatakan sektor pertanian tetap merupakan sektor kunci dalam menyediakan mata pencaharian bagi sebagian besar orang miskin di Asia yang masih hidup di daerah pedalaman, hubungan antara pertumbuhan ekonomi, sektor pertanian, dan kemiskinan adalah penting. Sebagian besar studi menemukan bahwa ada hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, meskipun ukuran dari hubungan itu beragam.
Kraay (2006) membuat dalil bahwa pertumbuhan memberikan andil pada kemiskinan jika pertumbuhan itu pro kemiskinan, dan bahwa jika pertumbuhan menyebabkan ukuran indikator kemiskinan menurun. Didasarkan pada hal ini, tiga potensi sumber pertumbuhan pro kemiskinan, yaitu: (1) tingkat pertumbuhan pendapatan rata-rata tinggi; (2) kepekaan kemiskinan yang tinggi untuk pertumbuhan dalam rata-rata pendapatan; dan (3) pola pengurangan kemiskinan dari pertumbuhan relatif terhadap pendapatan. Perubahan dalam kemiskinan dalam contoh besar negara-negara berkembang selama tahun 1980an dan 1990an adalah memburuk secara empiris di dalam tiga komponen ini. Dalam jangka menengah dan panjang, sebagian besar variasi perubahan kemiskinan dapat dihubungkan dengan pertumbuhan dalam rata-rata pendapatan, memberikan saran bahwa kebijakan dan institusi yang mendukung pertumbuhan berbasis luas seharusnya menjadi pusat untuk agenda pertumbuhan pro orang miskin. Sebagian besar sisa dari variasi mengenai kemiskinan ini adalah mengacu pada pola-pola pertumbuhan mengurangi kemiskinan terhadap pendapatan relative. Dalam kasus kawasan Asia dan Pasifik, Bank Pembangunan Asia (2004) melakukan studi mengenali hubungan antara pertumbuhan dan kemiskinan. Menggunakan 18 negara Asia dan Pasifik, dirumuskan berdasarkan periode waktu mengacu pada data pembelanjaan pendapatan dan kemiskinan yang disurvei dari rumah tangga selama 3 tahun secara terpisah, hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomii sangat berkaitan erat dengan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1,5 persen atau meningkat $1 rata-rata per hari. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi hanya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengurangan tingkat kemiskinan. Hubungan ini hanya memiliki varian sebesar 43 persen dari negara-negara berkembang yang disurvei. Menariknya, hubungan antara pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan timbul jauh lebih ketat ketika hanya memeriksa periode pertumbuhan di negara-negara Asia yang berkembang. Masing-masing persentase dari pertumbuhan dikaitkan dengan hampir 2 persen penurunan dalam jumlah kemiskinan rata-rata. Disamping itu, pertumbuhan memiliki varian 65 persen dalam perubahan kemiskinan rata-rata pada negara berkembang.
Sebuah perbandingan pengaruh pertumbuhan pada pengurangan kemiskinan antara China dan Asia Selatan juga diperlihatkan. Hampir 93 persen dari kira-kira 690 juta orang hidup kurang dari US$1 sehari di Asia dan dapat ditemukan di Asia Selatan dan China. Bagaimanapun, China lebih berhasil dalam dua dekade ini mengurangi kemiskinan dibandingkan dengan negara-negara Asia Selatan. Ada tiga alasan utama bagi hal ini. Pertama, pertumbuhan ekonomi di Asia Selatan lebih rendah dibandingkan dengan di China. Ketika China mengalami pertumbuhan ekonomi lebih dari 10 persen pada tiga tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Asia Selatan adalah dibawah 8 persen. Kedua, pendapatan di daerah terpencil khususnya di Asia Selatan telah tumbuh jauh lebih lambat dibandingkan dengan di China, dan ketika mayoritas utama orang-orang miskin tinggal di daerah terpencil berkembang dengan cepat. Akhirnya, pertumbuhan industri di Asia Selatan tidak menghasilkan pekerjaan bagi para tenaga kerja kurang terdidik sebanyak di China (ADB, 2004).
Beberapa studi menemukan juga bahwa tingkat pengurangan kemiskinan tergantung pada tingkat rata-rata pertumbuhan pendapatan, level awal dari ketidaksamaan, dan perubahan dalam level ketidaksamaan (Klasen 2005, Bourguignon 2003). Timbul sebuah hubungan antara pendapatan awal atau ketidaksamaan asset. Hasil yang sama juga timbul bagi ketidaksamaan gender, terutama dalam pendidikan (Kalsen, 2005). Terutama sekali, pengurangan kemiskinan akan menjadi lebih cepat di negara-negara tempat rata-rata pertumbuhan pendapatan adalah lebih tinggi (Dollar dan Kraay, 2002), tempat ketidaksamaan awal lebih rendah dan situasi tempat pertumbuhan pendapatan digabungkan dengan kegagalan ketidaksamaan. Pertumbuhan pro kemiskinan seperti dirumuskan oleh hasil Kraay (2006), serta ketidaksamaan awal yang lebih rendah dan pengurangan dalam ketidaksamaan selama proses pertumbuhan.
Kombinasi dari pertumbuhan ekonomi yang cepat dan kebijakan-kebijakan pro kemiskinan yang kuat merupakan bagian yang signifikan dari pengurangan kemiskinan di Viet Nam, menurut (Cord dan Rama, 2004). Tahun 1993, 58 persen dari populasi hidup dalam kemiskinan, dibandingkan dengan 37 persen tahun 1998 dan 29 persen tahun 2002. Kemajuan juga penting dalam indikator-indikator non pendapatan. Kemiskinan diharapkan dikurangi ke 15 persen sebelum tahun 2010. Jika tujuh persen pertumbuhan dialami selama tahun 1990an dipelihara.
Pertumbuhan sektoral dalam bidang pertanian juga merupakan faktor kunci dalam pengurangan kemiskinan. Diperkirakan 2.5 milyar penduduk di negara-negara berkembang tergantung pada pertanian bagi kebutuhan hidupnya (FAO, 2004). Makanya, pembangunan pertanian, dan investasi sering dianggap sebagai langkah pertama untuk memerangi kemiskinan. Di sebagian besar negara miskin, pertanian masih merupakan pemberi kerja, pencipta pekerjaan dan penghasil ekspor terbesar. Penelitian telah memperlihatkan bahwa setiap dollar dihasilkan bagi ekonomi nasional dari negara berkembang (FAO, 2005). Secara historis, pembangunan pertanian dapat menghasilkan peningkatan pendapatan, yang mengarah pada tabungan dan investasi, dan pada akhirnya mengurangi kemiskinan (Rahman, 2004). Bagaimanapun, data kemiskinan memperlihatkan hubungan yang melemah antara pertumbuhan pertanian dan pengurangan kemiskinan. Di Asia, satu persen peningkatan dalam output pertanian dikaitkan dengan hampir 0,6 persen peningkatan dalam kemiskinan tahun 1970an dan hanya melebihi 0,1 persen di tahun 1980an (ILO, 2005).
Namun demikian, peningkatan dalam produktivitas pertanian, khususnya panen, dianggap sebagai sebuah strategi efektif untuk mengurangi kemiskinan. Penelitian baru-baru ini memperlihatkan bahwa satu persen peningkatan dalam panen pertanian mengurangi antara 0.6 sampai 1.2 persen dari persentase orang-orang yang hidup kurang dari $1 per hari dan mengklaim bahwa tidak ada kegiatan ekonomi lainnya menghasilkan keuntungan yang sama bagi orang-orang miskin (DFID, 2003).
Studi lain di Bangladesh, China, India, Indonesia, Pakistan, dan Vietnam memperlihatkan bahwa kontribusi penting dari perbaikan produktivitas pertanian pada kemiskinan. Elastisitas kemiskinan diperkirakan mengacu pada kinerja produktivitas panen beragam antar negara dari -0.15 sampai -4.42 dengan rata-rata -0.29. Perkiraan elastisitas jauh lebih tinggi di China (-4.42), diikuti oleh Vietnam (-0.91) dan jauh lebih rendah di negara-negara Asia Selatan (dari -0.15 sampai -0.28). Penemuan-penemuan ini konsisten dengan penemuan-penemuan yang berhubungan dengan ketidakadilan awal dalam distribusi sumber daya dan level kemiskinan. Bahwa ketidaksamaan dan distribusi sumber daya adalah tinggi, level kemiskinan juga cenderung menjadi tinggi, dan elastisitas kemiskinan adalah rendah (Hussain, 20005).
Sebuah studi mengenai hubungan antara pertumbuhan industri dan kemiskinan dijalankan oleh Hasan dan Quibria (2004), menggunakan seperangkat data lintas negara yang baru-baru ini disusun mengenai kemiskinan mutlak. Mereka menemukan bahwa hubungan kemiskinan – pertumbuhan adalah paling kuat di Asia Timur dan bahwa hubungan ini penting diarahkan oleh pertumbuhan dalam sektor industri. Sebaliknya, pertumbuhan industri memiliki sedikit pengaruh positif pada pengurangan kemiskinan di kawasan-kawasan lain. Penemuan-penemuan ini konsisten dengan pengurangan kemiskinan di Asia Timur yang memiliki keterbukaan dan orientasi pasar yang lebih besar, yang menciptakan sebuah pola pertumbuhan industri padat tenaga kerja yang mengarah pada pertumbuhan yang cepat dalam kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan (Hasan dan Quibria, 2004).
Chhibber, Ajay, and Nayyar, Gaurav. (2008) membentuk hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi akan mengarah pada pengurangan kemiskinan jika memungkinkan orang-orang untuk berpindah dari sektor tradisional ke pekerjaan dalam sektor modern, baik sebagai pengusaha atau pekerja yang menerima upah. Pekerjaan dalam sektor modern mengijinkan sektor swasta untuk mendapatkan penghasilan menempati konsumsi pribadi mereka diatas level minimum yang ditetapkan. Penting juga, kita membantah bahwa elastisitas pertumbuhan dari kemiskinan adalah sebuah fungsi dari sifat pekerjaan yang diciptakan oleh proses pertumbuhan. Hal ini dapat diterangkan sebagai berikut.
Pertama, pertumbuhan ekonomi menciptakan kesempatan investasi yang lebih potensial dalam sektor modern dengan meransang permintaan bagi jumlah proyek-proyek investasi yang lebih besar dengan pendapatan bruto yang tinggi (contohnya, lebih banyak proyek dengan q yang tinggi). Hal ini menyediakan individu kesempatan untuk berpindah dari sektor tradisional ke sektor modern. Seperti “pengaruh pertumbuhan”, dalam model ini, tergantung pada vektor variabel struktural, yang memasukkan ukuran pembatasan kredit, peraturan bisnis dan akses ke pendidikan dasar.
Kedua, pertumbuhan ekonomi membantu dalam pengurangan kemiskinan tidak secara berturut-turut dari parameter struktural. “Pengaruh pertumbuhan” kedua ini diterangkan sebagai berikut. Pengusaha, yang sudah dalam sektor modern, memerlukan jumlah tenaga kerja yang lebih besar sebagai sebuah input dalam teknologi produksi mereka karena mereka memperluas bisnisnya. Hal ini pada gilirannya menyiratkan bahwa para individu yang “miskin”, hidup dalam sektor tradisional, dapat berpindah ke sektor modern dan mendapatkan gaji w > q dengan dipekerjakan sebagai pekerja dalam pabrik-pabrik dari pengusaha berbeda. Penting juga, gaji w (berkembang dari faktor eksternal) yang mereka terima ketika diterima sebagai pekerja dalam sektor modern menempatkan mereka di atas garis kemiskinan. Penting sekali, elastisitas dari kemiskinan mengacu pada pertumbuhan akan tergantung pada ukuran tempat kekuatan dari “pengaruh pertumbuhan” pertama. Intuisi yang mendasari tuntutan ini fairly agak sederhana. Ketika “pengaruh pertumbuhan” kedua” hanya memungkinkan beberapa orang miskin untuk pindah pada sektor modern sebagai tenaga kerja bergaji, “pengaruh pertumbuhan” pertama memungkinkan orang-orang miskin untuk pindah ke sektor modern keduanya sebagai tenaga kerja bergaji dan pengusaha. Dalam kata lain, “pengaruh pertumbuhan” pertama memiliki efek berantai. Hal ini karena jika vektor dari parameter struktural adalah menyenangkan, lebih banyak orang akan mampu bergabung dengan sektor modern sebagai pengusaha. Hal ini tidak hanya akan mengijinkan para individu ini untuk keluar dari kemiskinan, tetapi akan memiliki pengaruh berantai karena lebih banyak orang yang akan berpindah ke sektor modern untuk dipekerjakan sebagai pekerja, memungkinkan mereka untuk melintasi garis kemiskinan juga.
Sementara itu, Suryadarma, Daniel and Suryahadi, Asep. (2007) pada prinsipnya, pertumbuhan ekonomi merupakan persyaratan pertama bagi pengurangan kemiskinan, dan kedua adalah meyakinkan bahwa perutmbuhan adalah pro orang miskin (Quibria 2002; Dollar dan Kraay 2002; Bourguignon 2003; Ravallion 2004; Kraay 2006). Sekarang ini diterima secara luas bahwa seluruh pertumbuhan ekonomi adalah diperlukan tetapi tidak mencukupi. Banyak studi menemukan bahwa masing-masing negara memiliki sektor khusus dengan kekuatan mengurangi sebagian besar kemiskinan (Ravallion dan Datt 1996; Timmer 1997; Mellor 1999; War dan Wang 1999; Hasan dan Quibria 2004; Suryahadi, Suryadarma dan Sumarto 2006). Di negara-negara berkembang, sektor dengan elastisitas kemiskinan tertinggi biasanya adalah pertanian. Makanya, jika sektor ini tumbuh lambat, seluruh pertumbuhan ekonomi dalam negara-negara ini hanya akan memberikan sedikit andil terhadap pengurangan kemiskinan.
Model
Kita mulai dari hubungan ekonometri dasar antara pertumbuhan ekonomi ( P ) dan pertumbuhan ekonomi ( y ) seperti dirumuskan dalam Persamaan 1:
P =  + β + ε
(1)

Bahwa dan

Disamping itu, PDB (y) dapat diterangkan dalam komponen-komponen pembelanjaannya, dimana
y = yC + yFC + yCS + yG + yNX , dengan huruf superscripts memperlihatkan konsumsi (C), formasi modal tetap (FC), perubahan dalam persediaan (CS), pembelanjaan pemerintah (G), dan ekspor netto (NX) masing-masingnya. Makanya, kita dapat menerangkan pertumbuhan ekonomi dalam komponen-komponen pembelanjaannya:
(2a)
Atau
y = HCyC + HFCyFC + HCSyCS + HGyG + HNXyNX (2b)
dimana HC adalah bagian dari pembelanjaan konsumsi untuk total PDB, yC adalah tingkat pertumbuhan pembelanjaan konsumsi, dan seterusnya.
Ketika data kita pada level provinsi, kita perlu menerangkan migrasi populasi melewati provinsi-provinsi. Hal ini tentu saja penting karena orang-orang berpindah ke kawasan-kawasan ekonomi yang lebih kuat, terutama untuk mencari pekerjaan. Makanya, pertumbuhan penduduk digunakan sebagai variabel yang mengontrol perubahan penduduk sebuah provinsi. Disamping itu, studi lain (Datt dan Ravallion 1998; Son dan Kakwani 2004) membantah nilai kondisi-kondisi awal; makanya, kami menyimpulkan tiga kondisi awal: tingkat kemiskinan, ketidaksamaan yang diukur oleh rasio Gini, dan pendidikan manusia.
Jadi, model yang kami perkirakan adalah:
Pj =  + βC (HCj yCj) + βFC (HFCj yFCj) + βCS (HCSj yCSj) + βG (HGj yGj)
+ βNX (HNXj yNXj) + γPōp j + δE j + ε (3)
Dimana PŌP j adalah tingkat pertumbuhan penduduk dalam provinsi j dan Ej variabel-variabel kondisi awal
Pertumbuhan ekonomi yang terjadi disuatu negara, melalui perubahan yang dilakukannya terhadap struktur ekonomi, secara potensial mempengaruhi distribusi pendapatan. Sacara empiris berdasarkan data antar negara (cross-section), Kuznets (1955) mempelopori penelitian mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketidakmerataan pendapatan. Simon Kuznets menemukan adanya suatu hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketidakmerataan pendapatan, yang kemudian lebih dikenal sebagai hipotesa “inverted U-curve”. Hipotesa tersebut menyatakan bahwa ketidakmerataan pendapatan dalam suatu negara meningkat pada tahap-tahap awal pertumbuhan ekonominya, cenderung tidak berubah pada tahap menengah, dan terus menurun ketika negara tersebut menjadi sejahtera.
Hipotesa Kuznets bersandar pada asumsi bahwa terdapat dua sektor ekonomi dalam suatu negara, yaitu sektor pertanian tradisional didaerah perdesaan dengan pendapatan per kapita dan ketidakmerataan pendapatan yang rendah dan sektor modern (sektor industri dan jasa-jasa) didaerah perkotaan dengan pendapatan per kapita dan ketidakmerataan pendapatan yang tinggi. Akibatnya terjadi migrasi tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor modern yang meningkatkan ketidakmerataan pendapatan di negara tersebut.
Kuznets juga menekankan terjadinya perubahan struktural dalam pembangunan ekonomi, dimana dalam prosesnya sektor industri dan jasa-jasa cenderung berkembang dan terjadi pergeseran dari sektor tradisional ke sektor modern. Selama masa transisi tersebut, produktivitas dan upah tenaga kerja di sektor modern lebih tinggi daripada sektor tradisional, sehingga pendapatan per kapita yang diharapkan juga lebih tinggi, akibatnya ketidakmerataan pendapatan antara kedua sektor tersebut meningkat pada awal-awal pembangunan. Kevalidan hipotesa “inverted U-curve” membawa implikasi bahwa jika suatu negara berada pada tahap-tahap awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi akan lebih meningkatkan ketidakmerataan pendapatan sehingga pengurangan kemiskinan akan memakan waktu yang lebih lama (Adams, 2004). Karenanya hipotesa ini sangat kontroversial dan menjadi bahan perdebatan, mempengaruhi pemikiran, dan penelitian selanjutnya mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan pendapatan.
Penelaahan terhadap penelitian-penelitian selanjutnya juga menjadi sangat menarik karena begitu beragamnya kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari berbagai penelitian tersebut, ada yang hasilnya mendukung penuh hipotesa “inverted U-curve” (Oshima,1962), mendukung sebagian (Ahluwalia, 1976a dan 1976b), ataupun menolaknya sama sekali (Deininger dan Squire, 1996). Akan tetapi, ketiga penelitian tersebut diatas dilakukan dengan menggunakan pendekatan data panel internasional (bukan negara tunggal), sehingga apapun hasil penelitiannya harus ditanggapi secara hati-hati. Hal ini terutama sekali karena data distribusi pendapatan antar negara, betapapun comparable nya, kemungkinan besar tetap tidak bisa dibandingkan sebagai akibat adanya perbedaan konsep pendekatan pendapatan/pengeluaran dalam penghitungan ketidakmerataan pendapatan, perbedaan unit populasi, dan cakupan survei. Galbraith dan Kum (2002), memperlihatkan hal tersebut ketika membahas beragamnya hasil-hasil penelitian yang menggunakan data penelitian Deininger dan Squire.
Perkembangan terakhir dari penelitian-penelitian mengenai pembangunan ekonomi, juga tidak lagi berfokus pada berlaku atau tidaknya hipotesa “inverted U-curve” dari Kuznets, tapi lebih kepada pengaruh positif pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan dengan kemungkinan terjadi peningkatan ketidakmerataan pendapatan yang mengurangi efektifitas dari pengurangan kemiskinan, seperti yang ditunjukkan oleh Wodon (1999) di Bangladesh dan Lin (2003) di China. Selanjutnya berkembang penelitian-penelitian dengan fokus pada efektifitas pengurangan kemiskinan oleh pertumbuhan ekonomi (Pro-poor Growth Index) yang dipelopori oleh Kakwani dan Pernia (2000) dan dilanjutkan oleh Ravallion dan Chen (2003), Son (2003), dan Ravallion (2004), dimana dikatakan bahwa sekalipun pertumbuhan ekonomi meningkatkan ketidakmerataan pendapatan akan tetapi hal itu mungkin tidak mengurangi efektifitas pengurangan kemiskinannya seperti yang juga diperlihatkan oleh Ravallion (2005).
Pertumbuhan dianggap sebagai kunci untuk pengurangan kemiskinan. Kemiskinan adalah istilah yang dirumuskan secara luas, dan definisi paling banyak mengambil aspek multidimensi dalam pertimbangannya. Menurut Bank Dunia (2000), kemiskinan adalah kurangnya kekuasaan untuk mengontrol sumber daya. Fenomena multidimensinya membuat orang-orang miskin menghadapi berbagai kerugian karena interaksi proses ekonomi, politik dan sosial. Diluar kurangnya pendapatan, konsep multidimensi dari kemiskinan mengacu pada kerugian pada orang-orang yang dipengaruhi ketika mencoba mengakses sumber daya produktif seperti lahan, kredit dan jasa (contohnya, kesehatan dan pendidikan), terhadap kerentanan (untuk pelanggaran, guncangan ekonomi eksternal, bencana alam) dan ketidakberdayaan serta pengeluaran sosial. Orang-orang miskin kekurangan makanan yang cukup, perlindungan, pendidikan dan kesehatan, kerugian yagn menjaga mereka dari mengarah pada jenis kehidupan yang dinilai oleh setiap orang.
Mereka juga sering diungkapkan terhadap perlakuan penyakit ketika mencari jasa-jasa dan tidak berdaya ketika mencoba mempengaruhi keputusan-keputusan kunci. Meskipun pertumbuhan merupakan sebuah prasyarat untuk pengurangan kemiskinan, kemiskinan mungkin juga menghambat pertumbuhan yang berkelanjutan. Menurut Perry dkk (2006), point 10 persentase masuk ke dalam level kemiskinan, hal lain menjadi sama, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan satu persen. Pada gilirannya, point 10 persentase dalam level kemiskinan akan menurunkan tingkat pertumbuhan dengan satu persen dan mengurangi investasi sampai delapan persen dari PDB. Hal ini juga karena orang-orang miskin tidak dalam posisi mengambil bagian dalam banyak kegiatan yang menguntungkan yang meransang pertumbuhan dan investasi, makanya menciptakan siklus yang buruk tempat hasil pertumbuhan yang rendah dalam kemiskinan yang tinggi, pada gilirannya, akibat pertumbuhan yang rendah. Seperti yang dibuktikan oleh level kemiskinan dan tingkat pertumbuhan negara, yang digambarkan di bawah ini, pengurangan tingkat kemiskinan telah menjadi lebih rendah dibandingkan dengan yang diantisipasi, bahkan ketika negara-negara mendaftarkan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi. Botswana telah pengalami empat dekati pertumbuhan pendapatan per kapita yang nyata-nyata tinggi dalam dekade lalu – lebih dari 7 persen per tahun rata-ratanya.
Kebijakan-kebijakan makroekonomi yang mengesankan dan penggunaan pendapatan berlian yang bijak telah membuat Botswana menjadi salah satu ekonomi dunia dengan pertumbuhan tercepat pada tiga dekade terakhir dan sekarang ini telah mencapai status pendapatan sedang, membuatnya secara global menjadi pelaksana ekonomi terbaik pada periode itu. Botswana sering diterima sebagai salah satu cerita keberhasilan Afrika mengenai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, yang didasari oleh tata kelola yang baik, stabilitas politik dan management makroekonomi yang bijak. Dari awal yang sederhana sebagai salah satu negara termiskin di dunia pada waktu mendapatkan kemerdekaan tahun 1966, Botswana memanfaatkan sewa berlian tahun 1970an sebagai mesin pertumbuhan dan ekonomi meningkat dramatis terhadap klasifikasinya di akhir tahun 1990an sebagai “negara dengan pendapatan sedang” menurut Bank Dunia. Pertumbuhan PDB rata-rata 6 persen per tahun dalam periode paska kemerdekaan dan PDB per kapita telah tumbuh enam kali lipat.
Catatan kinerja yang mengesankan ini untuk menjadikan negara dengan rating internasional yang tinggi. Ekonomi Kenya terutama sekalii adalah pertanian, namun dengan dasar industri yang kuat. Kinerja ekonomi sejak kemerdekaan adalah campuran. Era paska kemerdekaan (1964-2006), Kenya berpindah dari jalur pertumbuhan ekonomi yang tinggi di tahun 1960an (rata-rata 6 persen pertumbuhan tahunan pada periode tahun 1964-72) untuk jalur penurunannya (5.2 persen pada periode 1974-79, 4.0 persen pada periode 1980-1989, 2.4 persen pada periode 1990-2002). Akibat dari perubahan regime politik tahun 2002 dan penerapan berikutnya dari 33 kebijakan makroekonomi. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan Kemiskinan yang bijak, Kenya telah berada pada jalur pemulihan, mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tahun 2004 (5.1 persen), 2005 (5.7 persen) dan 2006 (6.1 persen) (Republik Kenya 2007).
Pertumbuhan ekonomi yang cepat telah menjadi penting dalam pemerintahan Kenya sebagai alat mengurangi kemiskinan dan menciptakan kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang cepat telah dianggap Kenya sebagai penyelesaian penting tidak hanya terhadap kemiskinan tetapi juga pengaungguran, kesehatan yang buruk, eksploitasi ekonomi dan ketidaksamaan. Bagi alasan-alasan ini kebijakan ekonomi yang dinyatakan pemerintah tercermin di dalam berbagai Sessional Papers dan Rencana Pembangunan Lima Tahun cenderung memberikan penekanan pada dukungan pertumbuhan ekonomi yang cepat, keamaan dalam berbagi keuntungan pertumbuhan ekonomi dan dan pengurangan ketidakseimbangan dan ketidaksamaan yang ekstrim dalam ekonomi sebagai sasaran utama dari pembangunan ekonomi.


















BAB III
KERANGKA TEORITIS

Mankiw, Romer dan Weil (MRW) melakukan modifikasi terhadap model pertumbuhan Solow. Mereka mengusulkan pemakaian variabel akumulasi modal manusia (human capital) untuk memperbaiki model Solow tersebut. Sumber pertumbuhan ekonomi dengan demikian berasal dari pertumbuhan kapital, tenaga kerja dan human capital. Hasil estimasi yang dihasilkan dari model MRW ternyata lebih baik dibandingkan dengan model Solow (Mankiw, et.al., 1992: 415-421).
Modifikasi model persamaan pertumbuhan dengan kontribusi human capital dari MRW adalah:
Yr = gr + α Kr + βHr + (1-α-β)Lr
Dimana, β merupakan kontribusi human capital terhadap output agregat. Sumber-sumber pertumbuhan PDRB per kapita suatu wilayah, dengan demikian terdiri dari:
1. pertumbuhan kapital,
2. pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang ada di wilayah tersebut,
3. pertumbuhan kualitas sumber daya manusia yang diproksi dengan educational attainment pendidikan menengah/lanjutan (secondary education) di wilayah tersebut,
4. pertumbuhan produktifitas faktor total yang mencerminkan perkembangan teknologi di wilayah tersebut.
Modifikasi dari model dasar yang digunakan untuk merumuskan keempat faktor di atas dengan menggunakan model pertumbuhan Neoklasik Solow, yang kemudian dikembangkan oleh Mankiw et.al. (1992: 416), dalam bentuk fungsional sebagai:
Y = f (A,K,L,E) ......................................(2)
di mana Y merupakan laju pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, A adalah pertumbuhan produktivitas faktor total (TFPG) yang mencerminkan perkembangan teknologi dan merupakan intersep dalam persamaan regresi atau residual pertumbuhan, K adalah pertumbuhan modal yang diproksi dengan pertumbuhan pembentukan modal tetap domestik bruto, L merupakan pertumbuhan kuantitas tenaga kerja dan E merupakan pertumbuhan kualitas SDM atau tenaga kerja yang diproksi dengan pertumbuhan educational attainment pendidikan sekolah menengah atau lanjutan.
Namun yang perlu menjadi perhatian utama pemerintah selain berusaha meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi tersebut dapat didistribuskan secara lebih merata sehinggberdampak terhadap pengurangan kemiskinan.




BAB IV
METOD KAJIAN

4.1.Kerangka pemikiran
Berdasarkan pada telaah teori dan hasil kajian penelitian terdahulu. Maka dibuatlah kerangka berfikir sebagai berikut:
Gambar 3.1
Model Penelitian



4.2. Spesifikasi model
Blok Perumbuhan
Persamaan untuk blok pertumbuhan atau produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita terdiri dari 5 persamaan struktural. Pesamaan struktural yaitu persamaan perilaku ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dalam persamaan stokhastik dapat dituliskan sebagai berikut:
Y1 = a0 PK1 + a1 PTK1 + a2 KSDM1 + a3 TFP + ε1 (1)
PK2 = b0 ILOKAL1 + b1 ILUAR1 + ε2 (2)
PTK2 = c0 ATK1 + c1 AK1 + c2 POP1+ ε3 (3)
KSDM2= d0 PND1 + d1 KES1 + d2 FASL1 + d3 Y2 + ε4 …………….. (4)
FASL2 = e0 Y3 + ε5 (5)
dimana:
Yi = output PDRB per Kapita sektor i dimana i = 1,2,3,...,9
PK = pertumbuhan kapital
PTK = pertumbuhan tenaga kerja
KSDM = pertumbuhan kualitas sumber daya manusia
TFP = total faktor produksi
ILLOKAL= investasi penduduk lokal
ILUAR = investasi yang masuk ke wilayah
ATK = aliran tenaga kerja yang masuk ke wilayah
AK = angkatan kerja
POP = populasi
PND = tingkat pendidikan lanjutan (SLTA)
KES = akses terhadap kesehatan
FALS = fasilitas infrastruktur pendidikan
Tanda parameter yang diharapkan a0, a1a2, a3, b0, b1, c0, c1, c2, d0, d1 d2, d3, e0 > 0.
Blok Distribusi Pendapatan
Persamaan untuk blok distribuís pendapatan terdiri dari 2 persamaan, yaitu 2 persamaan struktural dan satu persamaan identitas.. Dalam persamaan stokhastik dapat dituliskan sebagai berikut:

DGINI1 = f0 Y4 + f1 URBD1 + f2 PNGD1 + f3 AMHD1+ f4 POP2 + ε6 (6)
KGINI2 = g0 Y5 + g1 URBK1 + g2 PNGK1 + g3 AMHK1 + g4 POP3 + ε7 (7)
TGINI3 = h1 DGINI2 + h2 KGINI1 + ε7 (8)

dimana:
DGINI = indeks gini untuk daerah perdesaan
KGINI = indeks gini untuk daerah perkotaan
TGINI = indeks gini total
URBD = derajat urbanisasi
PNGD = tingkat pengangguran di perdesaan
PNGK = tingkat pengangguran di perkotaan.
AMH = angka melek huruf orang dewasa
Tanda parameter yang diharapkan f0 , f2, f3, g2, g3 > 0 dan f1, g0, g1 < 0
Blok Kemiskinan
Blok kemiskinan dibentuk dari 2 persamaan struktural, yaitu persamaan tingkat kemiskinan di perdesaan, tingkat kemiskinan di perkotaan. Bentuk persamaan struktural dituliskan sebagai berikut:
RHCI1 = i0 Y6 + i1 DGINI3 + i2 PND2 + i3 FASL2 + i4 KES2 + i5 POP4 + ε8 (9)
UHCI2 = j0 Y7 + j1 KGINI1 + j2 PND3 + j3 FALS3 + j4 KES3 + j5 POP5 + ε10 (10)
Dimana:
RHCI1 = jumlah penduduk miskin di perdesaan
UHCI2 = jumlah penduduk miskin di perkotaan
Blok Pengangguran
Persamaan blok pengangguran kelompokkan berdasarkan daerah perkotaan dan perdesaan. Dalam penelitian ini blok pengangguran terdiri dari dua persamaan perilaku dan satu persamaan identitas. Berikut ini adalah model stokastik dari blok pengangguran, yaitu:
UNE1 = k1 Y8 + k2 ILOKAL3 + k3 ILUAR3 + k4 POP2 + k5 AK2 + ε19 (11)
UNE2 = l1 Y9 + l2 ILOKAL4 + l3 ILUAR4 + l4 POP3 + l5 AK3 + ε20 (12)
UNEM = UNE1 + UNE2 (13)
Dimana:
UNE1 = jumlah pengangguran di perkotaan
UNE2 = jumlah pengangguran di perdesaan
UNEM = total pengangguran
POP1 = jumlah penduduk di perkotaan
LF = jumlah angkatan kerja
4.3. Prosedur Estimasi model pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan
Sebelum dilakukannya estimasi model, akan dilakukan terlebih dahulu beberapa tahapan, antara lain:
4.3.1. Identifikasi model
Model ekonometrika dampak tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan yang dikembangkan dalam studi ini merupakan model persamaan simultan. Dengan demikian perlu dilakukan identifikasi model terlebih dahulu sebelum memilih metode untuk menduga parameter pada setiap persamaan dalam model tersebut. Koutsoyiannis (1977), mengemukakan bahwa untuk dapat diduga parameternya, suatu model persamaan simultan harus teridentifikasi. Rumus identifikasi model berdasarkan order condition adalah sebagai berikut:
(K – M) ≥ (G – 1)
Di mana:
K = total peubah dalam model (peubah endogen dan peubah determinan)
M = jumlah peubah endogen dan eksogen yang dimasukkan ke dalam suatu persamaan tertentu dalam model
G = total persamaan (jumlah peubah endogen).
Kriteria identifikasi model dengan menggunakan order condition dinyatakan sebagai berikut:
1. Jika (K-M) = (G-1), maka persamaan dalam model dinyatakan teridentifikasi secara tepat (exactly identified)
2. Jika (K-M)<(G-1), maka persamaan dalam model dikatakan tidak teridentifikasi (unidentified)
3. Jika (K-M)>(G-1), maka persamaan dalam model dikatakan teridentifikasi berlebih (overidentified).
4.3.2. Metode Estimasi Model
Dalam studi ini model pertumbuhan di atas akan diestimasi dengan menggunakan panel data. Teknik penaksiran dengan menggunakan panel data memungkinkan untuk dilakukannya penggabungan antara data time-series dan cross-section. Sebelum model diestimasi dengan model yang tepat, maka akan dilakukan terlebih dulu uji spesifikasi model apa yang akan dipakai, apakah fixed effect ataukah random effect ataukah keduanya memberikan hasil yang sama. Pilihan antara fixed effect dan random effect ditentukan dengan menggunakan Hausman’s Test atau masing-masing test melakukan uji signifikansi. Uji signifikansi untuk fixed effect menggunakan uji F statistik, sedangkan untuk random effect menggunakan uji Breusch-Pagan. Metode estimasi model dilakukan dengan model persamaan two-stage least square (2SLS). Penggunaan metode analisis two-stage least square (2SLS) pada penelitian ini disebabkan karena model persamaan yang digunakan mempunyai hubungan sebab akibat lebih dari satu arah. Dalam model persamaan ditemukan bahwa variabel dependen (Y) tidak hanya ditentukan oleh variabel dependen (X) saja, tetapi beberapa variable dependen (X) juga ditentukan oleh variabel dependen (Y) (Gujarati, 1999).
Dimana kondisi tersebut menunjukkan terdapat hubungan simultanitas antara variabel X dan Y. Dalam hubungan simultanitas, biasanya terdapat lebih dari satu persamaan dan penaksiran tidak dapat dilakukan secara terpisah tanpa memperhitungkan informasi yang diberikan oleh persamaan yang lain (Gujarati, 1999). Karena, menurut Gujarati (1999) dalam persamaan yang mengandung hubungan simultanitas seandainya dianalisis dengan menggunakan regresi biasa (ordinary least square) akan
sangat berpotensi mengasilkan taksiran yang bias dan tidak konsisten. Hal ini dikarenakan, bahwa dalam persamaan simultan sangat besar kemungkinan variabel endogen berkorelasi dengan error term. Untuk itu, menurut Gujarati (1999) akan lebih tepat bila penelitian ini menggunakan metode 2SLS, karena dalam analisis ini semua variabel diperhitunkan sebagai suatu sistem secara menyeluruh

4.3.3.Validasi Model
Untuk keperluan simulasi terlebih dahulu model divalidasi untuk mengetahui apakah model sudah cukup baik atau belum. Untuk itu digunakan kriteria statistik Root Mean Squares Error (RMSE), Root Mean Squares Percent Error (RMSPE), U-Theil (Theil’s Inequality Coefficient) dan Koefisien Determinasi (R2). Penggunaan kriteria statistik bertujuan untuk membandingkan nilai actual dengan nilai dugaan peubah endogen. Kriteria-kriteria statistik tersebut dirumuskan sebagai berikut :

Dimana :
Yts = Nilai hasil simulasi dasar dari variabel observasi
Yts = Nilai actual variabelobservasi
N = Jumlah periode observasi
Semakin kecil nilai RMSE, RMSPE dan U semakin baik modelnya. Nilai U berkisar antara 0 dan 1, sedangkan nilai R2 yang baik hádala mendekati satu.
4.3.4.Simulasi model
Beberapa skenario simulasi pada model pengurangan tingkat kemiskinan antara lain adalah:
1. pertumbuhan kapital
2. pertumbuhan tenaga kerja
3. pertumbuhan kualitas sumber daya manusia
4. total faktor produksi
5. investasi penduduk lokal
6. investasi yang masuk ke wilayah
7. aliran tenaga kerja yang masuk ke wilayah
8. angkatan kerja
9. populasi
10. tingkat pendidikan lanjutan (SLTA)
11. akses terhadap kesehatan
12. fasilitas infrastruktur pendidikan

4.4. Data dan Sumber data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross section (data lintas) dan time series (deret waktu) yang saling melengkapi (pooled data). Keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil pencatatan yang sistematis berupa data runtun waktu (time series) dan (cross sections) dari tahun 1997-2008. Sumber data yang diperoleh dari hasil publikasi BPS.





DAFTAR PUSTAKA



ADB, (2004), Key Indicators 20-4: poverty in Asia: Measurement, Estimates, and Prospects, Asian Development Bank, Manila

Amott, T, (1994), Reforninf welfare or reforming the labor market: lessons from the Massachusetts employment training experience, Social Justice

Anderson, K, (2004), The challenge of reducing subsidies and trade barriers, World Bank, Washington DC

Bae, Y., Choy, S., Geddes, C., Sable, J., & Synder, T, (2000), Trends in Educations Equity of Girls and Women, U.S. Departement of Educations, Natiomal Center for Education Statistics

Barro, R, J, (1990), Government spending in a simple model of endogeneous growth, The Journal of Political Economiy, Vol. 98

Bartel, A, & Taubman, P, (1979), Health and labor market success: the role of various diseases, the review of Economics and statistics, vol. 61

Beck, T, & Nesmith, C, (2001), Building on poor people’s capacities: the case of common property resources in India and West Africa, World Development

Becker, G, S, (1964), Human Capital, University of Chicago Press, Chicago

Becker, G, S, (1971), The economics of discrimination, Univercity of Chicago Press, Chicago

Becker, G, S, (1976), The economic Approach to Human Behaviour, Univercity of Chicago Press, Chicago

Becker, G, S, (1993), Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with special Reference to Education, Univercity of Chicago Press, Chicago

Blaikie , P, & Brookfield, H (1987), Land the gradation and society, Methuen, London

Blau, F., Ferber, M. & Winkler, A, (1998), The economics of women, Men, and work, Prentice-Hall, New Jersey

Blaug, M, (1985), where are we now in the economics of education?, Economis of Education Review

Blaug, M, (1976), The empirical status of human capital theory: a slightly jaundiced survey, Journal of Economic Literature

Bruno, M., Ravallion, & L, Squire, (1998) Equity and growth and developing Countries: old and new perspective on the policy issues, in Vito Tani and Ke-Young Chu (eds.), Income Distribution and High Growth, Cambridge, Mass: MIT Press

Burton, E, (1992), The Poverty Debate: Politics and the poor in America, Greenwood Press, Westport

Cancian, M, (2001), Rhetoric and reality of work-based welfare reform, Journal Social WorkVol. 46

DFID, (2003), Agriculture and poverty reduction: unlocking the potential, Policy Paper DFID, Manila

Chandrasekar, C, P, & Ghosh, J, (2006), Marcieconomic polic, inequality and poverty reduction in fast-growing India and China, International Development Economics Associates

Cord, L, & M, Rama, (2004), Viet Nam Development Report 2004, The World Bank, Washington D. C

Dixon, C, S, & Rettig, K, D, (1994), An Examination of Income Adequacy for Single Woman Two Years After Divorce, Journal of Divorce and Remarriage

Dollar, D, & a, Kraay, (2002), Growth is good for the poor, Journal of Economic Growth, Vol. 7

FAO (2004), The state of food and agriculture 2003-2004: Agricultural Biotechnology – Meeting the Needs of the Poor?, Journal Management of Environmental

FAO, (2004a), The State of agricultural Commodity Markets, FAO, Roma

Fourie, Johan, (2007), The south African poor White problem in the early twentieth century, Quarterly Journal of Economics

Grossman, M, (1972), The demand for health: a theorithical and empirical investigation, Colombia University Press/National Bureau of Economic Research, New York
Harris, K, M, (1996), Life after welfare: women, work, and repeat dependency, merican Sociological Review

Hasan, R, & M. g. Quibria, (2004), Industri matters for poverty: a critique of agricultural fundamentalism, Kyklos, vol. 57

Hussain, I. (2005), Pro-poor intervention strategies in irrigated agriculture in Asia, poverty in irrigated Agriculture: Issues, Lessons, option and Guidelines , Irigation and Drainage, vol. 56

IFAD (2001), Rural poverty report 2001, International Fund for Agricultural Development, Journal Management of Environmental

Jones, L, E., Manuelli, R, E., & Rossi, P, E, (1993), Optimal taxation in models of endogeneuos growth, The Journal of Polical Economy

Jung, H, S. & Thorbecke, E, (2003), The impact of public education expenditure on human capital, growth, and poverty in Tanzania and Zambia: a general equilibrium approach, Journal of policy Modeling, Vol. 25

Klasen, S, (2005), Economic growth and poverty reduction: Measurement and policy issues, Working Paper 246, Paris

Kraay, a, (2006), when is growth pro-poor? Evidence from a panel of countries, Journal of Economics, vol 80

Krueger, A, B, & Lindahl, M, (2001), Education for growth: why and for whom?, Journal of Economic Literature

Lerman, R, I, (1997), Meritrocracy without rising inequality? Wage rate differences are widening by education and narrowing by gender and race. A series on labor trends and their policy implications. Urban Institute, Washington DC

Lok-Dessallien, R, (1998), Review of poverty concepts and indicators, Poverty Elimination programme, UNDP

Lucas, R, E, (1990), Supply – side economics – an analytical review, Oxford economics Paper, New Series, Vol. 42

MA Board (2005), Ecosystem and human well-being; general synthesis, millennium ecosystem assessment board, Island Press, Washington, DC
Mankiw, N, G., Phelps, E, S, & Romer, P, M, (1995), The growth of Nation, Brooking Paper on Economic Activity, Vol. 8

Margo, J., Dixon, M., Pearce, N., & Reed, H., (2006), Freedom Orphans: Raising Youth in a Changing World, IPPR, London

Mincer, J, (1962), One-the-job training: costs, returns, and some implication, Journal of Political Economy

Moser, C, (1998), The assets vulnerability framework: reassing urban poverty reduction strategies, World Development, Vol. 26

Mulford, B., Kendall, D., Ewington, J., Edmunds, B., Kendall, L, & Silins, H, (2008), Successful principalship of high-performance school in high- poverty communities. Journal of Educational Administration. Vol. 46

Orfield, G, & Lee, C, (2005), Why segregation Matters: Poverty and Educational Inequality, Harvard University, Report printed by the Civil Rights Project

Paci, P., Sasin, M, J, & Verbeek, J, (2004), Economic growth income distribution and poverty in Poland during transition, World Bank Policy Research Working Paper

Pandey, S., Zhan, M,. & Kim, Y, (2006), Bachelor’s degree for women with children A promising pathway to poverty reduction, Journal of Sociology and Social Welfare

Pandey, S., Zhan, M., Neely., Barnes, S, & Menon, N, (2000), Higher education option for poor women with children, Journal of Sociology and Social Welfare

Philip Young P. Hong., Pandey, Shanta, (2007), Human Capital as Structural Vulnerability of US Poverty, Journal of Public Economic

Qureshi, A, M, (2009), Human development, public expenditure and economic growth : a system dynamics approach, International Journal of Social

Roy, K, C, (2005), Historical pattern of India’s economic growth : salient features, Journal of Social.

Rahman, A, (2004), Rural development is key to tackling Global poverty – a View from IFAD, Habitat Debate, vol 10

Rainwater, L, & Smeeding, T, (2003), Poor kids and a rich Country. Americas children in comparative Perspective, Russell, Sage Foundation, New York

Rajaram, T,. & Das, Ashutosh, (2007), Sustainable frugality through EIA: role of socio-ecological linkages in poverty alleviation. Journal Management of Environmental.

Rank, M, R, (1994), Living on the edge: The relities of welfare in America, Colombia University Press, New York

Ravallion, M., & S, Chen, (1997), What can new survey data tell us about recent changes in distribution and poverty?, World Bank Economic Review

Sacerdoti, E., Brunschwig, S, &Tang, J, (1998), The impact of human capital on growth: evidence from west Africa, African Departement, Intenational Monetary Fund

Schultz, Theodore, (1961), Investing in human capital, American Economic Review Vol. 51

Shillabeer, & Gehlich, M, (2008), Poverty alleviation or poverty traps? Microcredits and vulnerability in Bangladesh, Disaster Prevention and Management

Sjaastad, L, (1962), The costs and returns of human migration, Journal of Political Economiy, Vol. 70

Skae, O, F., Barcly, Brian, (2007), Managing the linkage between export development and poverty reduction, Journal Managing Expot and Poverty

Spence, A, (1974), Market Signaling, Harvard University Press, Cambridge, UK

Strawn, J, (1998), Beyond job search or basic education: rethinking the role of skills in welfare reform, Center for law and social Policy

Stigler, G, (1962), Information the labor market, Journal of Polical Economy

Susila, R, W, & Bourgeois, R, (2008), Effect of trade liberalization and growth on poverty and inequality: empirical evidences and policy options, Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 26

Tisdell, C, (2002), Poverty and economically – deprived women and children, theories, emerging policy issues and development, International Journal of Social

U.S. Congress, (1996), The personal responsibility and work Opportunity Reconciliation Act of 1996, Public Law

U.S. Congress, (2006), Deficit Reduction Act of 2005, Public Law

Watts, M, J., & Bohle, H, G, (1993), The space of vulnerability: the casual structure of hunger and famine, Progress in Human Geography, Vol. 7

Wirt, J., Snyder, T., Sable, J., Choy, S, P., Bae, Y.,Stennett, J., Gruner, A, & Perie, M, (1998), The Condition Of Education 1998, U.S. Departement of Education

Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T. & Davis, I, (2004), At Risk: Natural Hazards, people’s vulnerability and Disasters, Routledge, London

World Bank (2005), World Development Indicators, World Bank, Washington, DC

WRI (2005), The wealth of the poor – Managing Ecosystem to Fight Poverty, WRI-UNEP-World Bank, World Resources Institutes, Washington, DC

Zhan, M, & Pandey, S, (2004a), Postsecondary education and post- retirement well-being of single mothers and single fathers, Journal of Marriage and the Family

Zhan, M, & Pandey, S, (2004b), Ecinimic well-being of single mothers: work first or postsecondary education?, Journal of Sociology and social Welfare

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar